DPR dan Pemerintah Segera Rampungkan Revisi KUHP

Nasional – Beberapa rancangan undang-undang yang menjadi skala prioritas pada akhir masa persidangan III DPR tahun sidang 2017-2018 akan dirampungkan DPR RI dan pemerintah. Salah satunya adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo  seperti dikutip dari kompas.com mengatakan, pihaknya akan mereview 10 UU sebelum masa sidang berakhir. “Yang bisa kami selesaikan dan terkait langsung dengan kepentingan masyarakat,” kata Bambang, Jumat (19/1).

Tetapi, menurut Bambang, pembahasan RKUHP saat ini masih terkendala di beberapa pasal seperti pasal soal perzinaan di luar nikah dan perbuatan cabul antarsesama jenis.

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi menuturkan bahwa pembahasan mengenai perluasan pidana zina masih ditunda. Sebab belum semua fraksi setuju dengan ketentuan tersebut.

“Masalah ‘kumpul kebo’ itu masih dipending apakah setuju atau tidak kita mempidanakan hal tersebut. Kemudian masalah LGBT, itu juga masih dipending. Itu harus mendapatkan persetujuan dari semua fraksi,” kata Taufiqulhadi.

Berdasarkan catatan Institute Criminal and Justice System (ICJR), tiga fraksi berpendapat ketentuan pemidanaan hubungan seksual di luar nikah dihapus dari draf RKUHP. Sementara tujuh fraksi lainnya setuju. Pembahasan itu ditunda pada saat rapat Panja 14 Desember 2016.

Menurut jadwal kerja Komisi III, Rancangan KUHP akan diputuskan oleh DPR dan pemerintah pada 5 Februari 2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *